Kesejahteraan merupakan amanat Undang Undang

Negara republik ideal adalah negara yang mengutamakan kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan tiga pilar utama yang saling menopang: pendidikan yang mencerdaskan, penegakan hukum yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Ide ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

1. Pilar Pertama: Pendidikan Gratis untuk Menciptakan Masyarakat Berintelektual Tinggi

Pendidikan adalah fondasi utama sebuah negara. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan cerdas, pendidikan haruslah gratis mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, pendidikan gratis saja tidak cukup. Kurikulum perlu dirombak total agar tidak hanya berfokus pada hafalan, melainkan pada pemahaman mendalam tentang sistem negara.

• Pendidikan Tata Kelola Negara: Kurikulum harus memasukkan pelajaran tentang bagaimana sebuah negara republik bekerja. Materi yang diajarkan mencakup tata kelola sumber daya alam, pengelolaan sumber daya manusia, serta fungsi dan pengelolaan pajak. Tujuannya adalah agar setiap warga negara memahami dari mana uang negara berasal, bagaimana uang itu digunakan, dan apa peran mereka dalam siklus tersebut. Ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, bukan hanya sekadar menjadi objek pembangunan.

• Pendidikan Praktis dan Kritis: Sekolah harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi. Dengan memahami proses administrasi negara, mereka akan menjadi warga negara yang sadar dan mampu mengawasi jalannya pemerintahan dengan lebih baik.

• Pendidikan MORAL pemahaman sosial yang diajarkan agama.

2. Pilar Kedua: Penegakan Hukum untuk Keadilan Bersama

Setelah masyarakat tercerahkan melalui pendidikan, penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan keadilan dinikmati oleh semua pihak. Hukum harus menjadi payung yang melindungi seluruh warga negara, tanpa memandang status sosial atau kekuasaan.

• Hukum yang Tidak Pandang Bulu: Tidak ada warga negara yang kebal hukum, termasuk para pejabat atau orang kaya. Keadilan harus ditegakkan secara tegas, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

• Hukuman Unik untuk Koruptor: Dalam sistem ini, para penjahat dan koruptor yang sudah terjamin kebutuhan dasarnya namun masih melanggar hukum, akan dihukum secara spesifik. Harta benda mereka, baik milik pribadi maupun keluarga, akan disita sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk memiskinkan mereka dari segi finansial, sehingga tidak ada lagi motivasi untuk mencari kekayaan secara ilegal. Namun, mereka tidak akan kehilangan hak dasar mereka sebagai warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang wajar. Hukuman ini memberikan efek jera, sekaligus memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terpenuhi.

3. Pilar Ketiga: Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pengendalian Harga

Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang merata bagi seluruh masyarakat.

• Kesehatan dan Tunjangan Sosial: Layanan kesehatan harus gratis dan dapat diakses oleh semua warga negara. Selain itu, tunjangan sosial perlu diberikan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti lansia, disabilitas, atau keluarga miskin, untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

• Pengendalian Harga Pangan: Negara harus terlibat langsung dalam rantai pasok pangan. Pemerintah membeli hasil panen dari petani dengan harga yang rasional, lalu menjualnya kembali kepada masyarakat dengan harga subsidi. Langkah ini tidak hanya menyejahterakan petani, tetapi juga memastikan stabilitas harga bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat terjaga.

Kesimpulan

Dengan tiga pilar ini—pendidikan yang mencerdaskan, penegakan hukum yang adil, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merata—maka negara republik ideal dapat terwujud. Masyarakat akan menjadi cerdas dan berpartisipasi aktif dalam tata kelola negara. Keadilan hukum akan berfungsi sebagai benteng, dan kesejahteraan akan dinikmati oleh semua. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, motif kejahatan seperti korupsi akan berkurang, dan jika masih terjadi, hukuman yang diterapkan akan memberikan efek jera yang kuat. Akhirnya, kita akan memiliki sebuah negara di mana kesejahteraan bukan lagi sebuah janji, melainkan kenyataan yang dinikmati oleh setiap warganya.

PoemC